promosi

TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta—Meski baru dikukuhkan, Koperasi Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (Perhiptani) terus berupaya agar penyuluh pertanian memiliki fasilitas kendaraan operasional berupa kendaraan bermotor roda dua. Ketua Umum Koperasi Perhiptani, Hasan Latuconsina menuturkan penyuluh dengan mobilitas tinggi harus didukung fasilitas, salah satunya kendaraan bermotor. Sayangnya, hampir 10 tahun terakhir dengan keterbatasan dana negara, pemerintah tak menyediakan fasilitas untuk mobilitas penyuluh pertanian. Keterbatasan anggaran dana yang dimiliki negara untuk pengadaan kendaraan operasional penyuluh, kemudian disikapi serius Perhiptani, khususnya Koperasi Perhiptani dengan menjalin kerjasama dengan salah satu perusahaan motor. Hal itu guna memfasilitasi pembiayaan bagi penyuluh pertanian mendapatkan kendaraan bermotor roda dua. “Koperasi Perhiptani langsung berpartisipasi membuka fasilitas kemudahan bagi penyuluh untuk memiliki kendaraan operasional penyuluhan dengan pembiayaan tertentu,” tutur Latu sapaan akrab Penyuluh Pertanian Pusat ini. Hasan menceritakan, kendaraan bermotor roda dua menjadi penunjang wajib bagi para penyuluh pertanian lapangan. Dengan adanya motor dapat meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. “Jika penyuluh hadir mendampingi petani tentu program pemerintah bisa disampaikan secara maksimal,” ujarnya. Seperti diketahui, satu orang penyuluh pertanian hingga saat ini masih harus membina 2-3 desa dalam satu kecamatan. Sehingga membutuhkan mobilitas yang tinggi untuk melakukan penyuluhan pertanian kepada petani. Belum lagi kondisi jalan perdesaan yang tidak sama, tentunya membutuhkan kendaraaan bermotor yang spesifik seperti kendaraan roda dua untuk bisa menembus pelosok Tanah Air. Koperasi Perhiptani Lebih lanjut, Latu menambahkan fasilitas yang diberikan koperasi Perhiptani bukanlah berupa pemberian motor gratis kepada penyuluh. Namun berupa kemudahan akses pembiayaan pembelian kendaraan bermotor bagi penyuluh pertanian yang telah bergabung dengan Koperasi Perhiptani. “Karena itu, kita harapkan nanti penyuluh pertanian bisa bergabung membentuk Koperasi Perhiptani di tingkat kabupaten maupun kecamatan dengan SK dari Koperasi Perhiptani Pusat,” tambahnya. Untuk diketahui, Hasan Latuconsina dilantik langsung oleh Gubernur Kalimantan Timur yang juga Ketua Umum Perhiptani sebagai Ketua Koperasi Perhiptani dan termasuk Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Koperasi Perhiptani. Koperasi yang dibentuk Perhiptani dapat digunakan sebagai wadah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat terutama penyuluh pertanian seluruh Indonesia sebagai anggota koperasi. Struktur Koperasi Perhiptani  akan dibagi berdasarkan luas dan tingkatan wilayah kerja. Mulai dari DPP yang merupakan Koperasi Induk yang anggotanya terdiri dari gabungan koperasi DPW dan DPP. DPW yang merupakan Koperasi gabungan dari koperasi Provinsi dan Kabupaten Pusat. Dan DPD yang nantinya akan menjadi Koperasi Pusat yang anggotanya merpuakan gabungan dari koperasi primer tingkat Kecamatan. Dengan adanya struktur ini, penyuluh yang tergabung dalam Koperasi Perhiptani di tingkat kabupaten hingga kecamatan sebagai wadah organisasi penyuluh pertanian bisa mengakses lembaga pembiayaan kendaraan bermotor. Salah satu lembaga pembiayaan yang sudah bekerjasama dengan Perhiptani adalah Bussan Auto Finance (BAF). Lembaga pembiayaan ini memberikan kemudahan bagi para anggota koperasi Perhiptani untuk bisa mengakses pembiayaan kendaraan bermotor roda dua dengan harga dan tenor yang terjangkau.  

TABLOIDSINARTANI.COM, Memposisikan penyuluh sebagai lokomotif /prime mover pembangunan pertanian diperlukan dukungan penuh dari berbagai pihak.  Salah satunya Perhiptani yang mencoba berkoperasi guna mendukung dan meringankan beban penyuluh dan petani dalam membangun pertanian tanah air. Melihat arah pembangunan pertanian tanah air, bisa dibilang tidak bisa dilepaskan  dari peran penyuluh sebagai lokomotif/prime mover.  Kejayaan penyuluh sebagai lokomotif pertanian di Indonesia sebenarnya sudah hadir pada tahun 70-an dimana Indonesia yang awalnya adalah Negara pengimpor bisa beruban menjadi Negara yang mengekspor berbagai hasil pertanian. Untuk mengembalikan kejayan penyuluh agar  menjadi lokomotif yang kuat dalam membangun pertanian tanah air diperlukan dukungan dari berbagai pihak. Seperti diungkapkan Ketua Harian DPP Perhiptani, Ir. Fathan A. Rasyid, M.Ag, dalam membangun penyuluh yang kuat diperlukan dukungan khususnya dalam hal anggaran untuk penyuluhan. “Kita mendukung Kabadan, terutama dari segi anggaran agar berpihak ke SDM,” ujar Ir. Fathan A. Rasyid, M.Ag,dalam Focus Group Disscusion (FGD) “Geliat Penyuluhan Pertanian di Tahun 2022” yang digelar Tabloid Sinar Tani, Selasa (21/12). Jumlah penyuluh yang saat ini sekitar 46 ribu orang, bisa dibilang masih sangat kurang bila dibandingkan dengan jumlah desa yang ada di Indonesia yang mencapai sekitar 74 ribu desa.  “Jadi 1 penyuluh bisa bertugas di beberapa desa. Kalau di Jawa tidak masalah, tapi kalau di luar Jawa yang dari satu desa ke dsa lain yang jauh maka akan memerlukan tenaga dan tentunya biaya yang lebih,” ungkapnya. Lebih lanjut Fathan mengataka untuk memaksimalkan proses penyuluhan terhadap para petani di lapangan diperlukanya peran dari penyuluh swadaya. “Sebenarnya sekarang ini ada lebih dari 30 ribu penyuluh swadaya dan Perhiptani akan melakukan berbagai hal agar penyuluh swadaya itu diakui,” jelasnya. Untuk menyikapi berbagai permasalah yang dialami penyuluh pertanian dalam melayani petani di lapangan, Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia(Perhiptani) menganggap perlunya dilakukan berbagai terobosan salah satunya dengan memperkuat sistem penyuluh pertanian berbasis Kelembagan Ekonomi Petani (KEP) dengan membentuk sebuah wadah berbentuk Koperasi. “Karena selain penyuluhan, tugas penyuluh itu untuk memberikan akses kepada para petani mulai dari ketersedian benih, pupuk, pemasaran hingga permodalan. Sehingga dengan adanya koperasi ini bisa meringankan beban baik penyuluh maupun petani,” ungkapnya. Struktur Koperasi Perhiptani  dibagi berdasarkan luas dan tingkatan wilayah kerja. Mulai dari DPP yang merupakan Koperasi Induk yang anggotanya terdiri dari gabungan koperasi DPW dan DPP. DPW yang merupakan Koperasi gabungan dari koperasi Provinsi dan Kabupaten Pusat. Dan DPD yang nantinya akan menjadi Koperasi Pusat yang anggotanya merpuakan gabungan dari koperasi primer tingkat Kecamatan. Mengingat pentingnya pelayanan terhadap petani, Fathan mengaku Perhiptani pusat mencoba membangun wadah Koperasi Induk, yang diharapkan pada tahun 2022 koperasi sudah bisa berjalan dan semua kebutuhan di daerah sudah bisa didistribusikan.