TABLOIDSINARTANI.COM, Memposisikan penyuluh sebagai lokomotif /prime mover pembangunan pertanian diperlukan dukungan penuh dari berbagai pihak. Salah satunya Perhiptani yang mencoba berkoperasi guna mendukung dan meringankan beban penyuluh dan petani dalam membangun pertanian tanah air.
Melihat arah pembangunan pertanian tanah air, bisa dibilang tidak bisa dilepaskan dari peran penyuluh sebagai lokomotif/prime mover. Kejayaan penyuluh sebagai lokomotif pertanian di Indonesia sebenarnya sudah hadir pada tahun 70-an dimana Indonesia yang awalnya adalah Negara pengimpor bisa beruban menjadi Negara yang mengekspor berbagai hasil pertanian.
Untuk mengembalikan kejayan penyuluh agar menjadi lokomotif yang kuat dalam membangun pertanian tanah air diperlukan dukungan dari berbagai pihak. Seperti diungkapkan Ketua Harian DPP Perhiptani, Ir. Fathan A. Rasyid, M.Ag, dalam membangun penyuluh yang kuat diperlukan dukungan khususnya dalam hal anggaran untuk penyuluhan.
“Kita mendukung Kabadan, terutama dari segi anggaran agar berpihak ke SDM,” ujar Ir. Fathan A. Rasyid, M.Ag,dalam Focus Group Disscusion (FGD) “Geliat Penyuluhan Pertanian di Tahun 2022” yang digelar Tabloid Sinar Tani, Selasa (21/12).
Jumlah penyuluh yang saat ini sekitar 46 ribu orang, bisa dibilang masih sangat kurang bila dibandingkan dengan jumlah desa yang ada di Indonesia yang mencapai sekitar 74 ribu desa. “Jadi 1 penyuluh bisa bertugas di beberapa desa. Kalau di Jawa tidak masalah, tapi kalau di luar Jawa yang dari satu desa ke dsa lain yang jauh maka akan memerlukan tenaga dan tentunya biaya yang lebih,” ungkapnya.
Lebih lanjut Fathan mengataka untuk memaksimalkan proses penyuluhan terhadap para petani di lapangan diperlukanya peran dari penyuluh swadaya. “Sebenarnya sekarang ini ada lebih dari 30 ribu penyuluh swadaya dan Perhiptani akan melakukan berbagai hal agar penyuluh swadaya itu diakui,” jelasnya.
Untuk menyikapi berbagai permasalah yang dialami penyuluh pertanian dalam melayani petani di lapangan, Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia(Perhiptani) menganggap perlunya dilakukan berbagai terobosan salah satunya dengan memperkuat sistem penyuluh pertanian berbasis Kelembagan Ekonomi Petani (KEP) dengan membentuk sebuah wadah berbentuk Koperasi.
“Karena selain penyuluhan, tugas penyuluh itu untuk memberikan akses kepada para petani mulai dari ketersedian benih, pupuk, pemasaran hingga permodalan. Sehingga dengan adanya koperasi ini bisa meringankan beban baik penyuluh maupun petani,” ungkapnya.
Struktur Koperasi Perhiptani dibagi berdasarkan luas dan tingkatan wilayah kerja. Mulai dari DPP yang merupakan Koperasi Induk yang anggotanya terdiri dari gabungan koperasi DPW dan DPP. DPW yang merupakan Koperasi gabungan dari koperasi Provinsi dan Kabupaten Pusat. Dan DPD yang nantinya akan menjadi Koperasi Pusat yang anggotanya merpuakan gabungan dari koperasi primer tingkat Kecamatan.
Mengingat pentingnya pelayanan terhadap petani, Fathan mengaku Perhiptani pusat mencoba membangun wadah Koperasi Induk, yang diharapkan pada tahun 2022 koperasi sudah bisa berjalan dan semua kebutuhan di daerah sudah bisa didistribusikan.