Author name: admin

Jakarta – Ketua Harian Perhiptani Ir. Fathan A. Rasyid M.Ag membuka acara sosialisasi pupuk organik, Launching website & prodcast. Dalam sambutannya Ir. Fathan A. Rasyid M.Ag mengapresiasi kepada pengurus Koperasi Perhiptani yang telah menjalankan berbagai program unggulan dalam waktu yang sangat singkat. Ketua harian perhiptani mendorong agar pengurus koperasi perhiptani dapat menindak lanjuti kegiatan sosialisasi ini dengan melakukan pendalaman untuk bekerjasama. Kegiatan sosialisasi pupuk organik & Launching website ini dipandu langsung oleh Ketua Umum Koperasi Perhiptani, Hasan Latuconsina. Hadir sebagai nara sumber Pupuk Organik Bapak Agus Salim Direktur Pemasaran PT. Solusi Tani Makmur beserta team yang memaparkan Kondisi pertanian di Indonesia saat ini dalam kondisi yang mengkhawatirkan, pasalnya harga sarana produksi terus meningkat sedangkan harga jual komoditas pertanian tidak mengalami peningkatan bahkan cenderung mengalami penurunan. Salah satu sarana produksi yang sangat dibutuhkan oleh petani ialah pupuk. Pupuk merupakan kebutuhan utama bagi tanaman dalam menunjang pertumbuhan dan sangat mempengaruhi produktivitas. Pada saat ini, pupuk yang beredar di Indonesia terdiri dari pupuk kimia bersubsidi, pupuk kimia non subsidi, dan pupuk organik. Pupuk kimia bersubsidi jumlahnya sangat terbatas karenaketerbatasan bahan baku dan anggaran belanja negara. Sedangkan pupuk kimia non subsidi harganya sangat mahal sehingga petani perlu mengeluarkan biaya yang tinggi. Kelangkaan pupuk kerap terjadi seiring kebutuhannya yang terus meningkat padahal dampak negatif dari penggunaan pupuk secara terus menerus akan berakibat fatal pada kesehatan tanah dan tanaman. Maka dari itu, kami dari PT. Solusi Tani Makmur melalui Pupuk Organik Bio Soltamax berkomitmen untuk mengatasi permasalahan pupuk yang terjadi di Indonesia dan mengajak seluruh stakeholder terkait untuk bersama-sama berkontribusi dalam memajukan pertanian di Indonesia. PT Solusi Tani Makmur (PT STM) adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pertanian sebagai distributor tunggal Pupuk Organik Bio Soltamax dan produk pertanian lainnya. PT Solusi Tani Makmur memiliki tujuan utama, yaitu bagaimana pelaku pertanian dalam hal ini petani, dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Hadir juga sebagai nara sumber Bapak Atang Amin, ST. Mitra Komunikasi Teknologi memaparkan 5 poin Fungsi Website yaitu : 1. Membangun Branding Bisnis Pertama, fungsi website adalah untuk membangun branding. yaitu aktivitas untuk mempromosikan atau memasarkan sebuah merk bisnis. 2. Menyediakan Informasi Produk dan Jasa Berikutnya, fungsi website adalah sebagai sarana untuk menyediakan informasi yang lengkap dan detail tentang bisnis, produk, atau jasa. Informasi yang tersedia di website dapat membantu calon pelanggan dalam mengenal produk atau jasa yang ditawarkan. 3. Menjual Produk atau Jasa secara Online Selanjutnya, kegunaan website adalah sebagai platform untuk menjual barang atau jasa secara online. 4. Meningkatkan Keterlibatan Pelanggan Fungsi lain dari website adalah untuk membantu meningkatkan keterlibatan atau engagement pelanggan. 5. Meningkatkan Kepercayaan Pelanggan Terakhir, manfaat website adalah untuk membantu meningkatkan kepercayaan pelanggan. Dengan menyediakan informasi yang lengkap, mudah diakses, dan dapat dipercaya, website akan meningkatkan citra bisnis dan memperkuat hubungan dengan pelanggan. Paparan website ditutup dengan live demo pengenalan website www.koperasiperhiptani.com sekaligus tutor dalam melakukan posting berita-berita kedalam website untuk para editor website. Acara Launching juga dihadiri oleh dewan pembina, dewan pengawas dan dewan pengurus koperasi Perhiptani Berkah Sejahtera, baik pusat, provinsi dan kabupaten.

Cianjur (20/07) – Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo meresmikan Nurseri Modern Tanaman Perkebunan di Gekbrong Kabupaten Cianjur Jawa Barat, demi mendukung pengembangan kawasan perkebunan nasional. “Ini merupakan tindaklanjut arahan Presiden RI pada September 2020 untuk membangun pusat pembenihan khususnya komoditas kelapa, jambu mete dan kopi. Saya bangga dengan hadirnya Nurseri Modern ini, karena dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang modern, salah satunya mengaplikasikan teknologi internet of things (IoT), yang mengendalikan secara otomatis penyiraman dan mengontrol suhu udara di sekitar nurseri yang harapannya efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan sumberdaya yang tersedia,” ujar Mentan SYL. Mentan SYL mengapresiasi Direktur Jenderal Perkebunan beserta seluruh jajaran Direktorat Jenderal Perkebunan, pemerintah daerah Cianjur Jawa Barat, dan stakeholder terkait, yang telah menjaga komitmen dan berkolaborasi hingga sukses berhasil membangun pusat pembenihan tanaman perkebunan. “Nurseri modern ini akan mendorong pertumbuhan wilayah agribisnis. Benih itu penentu keberhasilan pengembangan budidaya tanaman perkebunan. Dari beberapa hasil penelitian, penggunaan benih unggul akan mempengaruhi 60% produksi dan produktivitas tanaman. Apabila salah memilih dan menggunakan benih, akan berakibat jangka panjang dan menyia-nyiakan sumber daya alam, waktu, tenaga, dan biaya,” ujarnya. Mentan SYL berharap, “Dengan adanya nurseri modern ini diharapkan akan semakin memperkuat dalam memberikan kontribusi bagi Indonesia khususnya mewujudkan kemandirian benih nasional.” Mentan SYL menambahkan, komoditas strategis pertanian merupakan komoditas yang bernilai ekonomi tinggi untuk menjaga ketahanan pangan (stabilitas harga) agar tidak terjadi inflasi. Kopi sebagai salah satu komoditas unggulan perkebunan memegang peranan penting dalam memenuhi kebutuhan secara nasional. Diketahui bahwa Indonesia menempati posisi terbesar ke-2 dunia untuk luas tanam kopi dan terbesar ke-4 dunia untuk jumlah produksi. Subsektor perkebunan terbukti sangat berperan dalam perekonomian nasional. Berdasarkan data BPS, perkebunan penyumbang terbesar ketiga Pendapatan dan Devisa Negara dengan ekspor 2021 sebanyak 387.264 ton senilai US$ 858.558 juta. Perkebunan kopi 96,6% didominasi oleh perkebunan rakyat, mampu memberi input bagi industri kopi yang menghasilkan devisa bagi negara. Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perkebunan, Andi Nur Alam Syah mengatakan, “Kementerian Pertanian melalui Ditjen Perkebunan terus berupaya mengembangkan komoditas kopi di wilayah sentra-sentra pengembangan kopi dan wilayah pengembangan melalui alokasi anggaran dan kegiatan yang ditujukan untuk peningkatan produksi dan produktivitas, diantaranya adalah program perluasan, peremajaan, dan intensifikasi kopi,” ujarnya. Andi Nur berharap, “Dengan hadirnya Nurseri modern tanaman perkebunan ini diharapkan menjadi sentra perbenihan kopi untuk Jawa, Sumatera dan sekitarnya agar distribusi benih menjadi lebih efektif dan efisien serta kualitas benih tetap terjaga. Kami mengharapkan kolaborasi yang baik dari semua pihak dalam mendorong peningkatan produksi dan produktivitas demi mewujudkan pertanian termasuk perkebunan yang maju, mandiri dan modern,” harap Andi Nur. Sumber https://ditjenbun.pertanian.go.id/mentan-syl-resmikan-nurseri-modern-tanaman-perkebunan-di-cianjur/

Ogan Komering Ilir (17/07) – Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) Panen Perdana Kelapa Sawit Program Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat di KUD Perkebunan Kelapa Sawit Bumi Jaya dari Desa Bumi Harapan, Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. “Pengoptimalan produktivitas dan penggunaan agroinput perlu dilakukan secara maksimal karena ini menjadi tantangan utama pekebun sawit Indonesia, yang dapat berdampak besar bagi masa depan sawit rakyat Indonesia jika tidak segera dilakukan suatu langkah komprehensif. Sesuai arahan Presiden RI kita perlu melakukan upaya perbaikan dari hulu perkebunan kelapa sawit rakyat dengan mengganti tanaman tua atau tidak produktif melalui program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR),” ujar Mentan SYL. Mentan SYL menjelaskan, dari luas areal sawit rakyat tersebut, setidaknya terdapat 2,8 juta hektar potensial untuk diremajakan. Peningkatan produksi dan produktivitas kelapa sawit terus difasilitasi dengan pemanfaatan dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) melalui kegiatan peremajaan sawit rakyat sejak tahun 2017 difokuskan kebun-kebun sawit rakyat dengan tanaman tua (lebih dari 25 tahun), produktivitas rendah, dan sudah waktunya diremajakan. “Setiap tahun program PSR ditargetkan seluas 180.000 hektar yang tersebar di 21 provinsi sentra peremajaan sawit rakyat. Provinsi Sumatera Selatan merupakan provinsi dengan capaian realisasi program PSR terluas di Indonesia, yaitu seluas 59.329 Ha sekaligus pelopor program PSR di Indonesia, sedangkan Kabupaten Ogan Komering Ilir merupakan kabupaten dengan realisasi program PSR terluas di Indonesia, yaitu seluas 27.955 Ha. “Tentu panen perdana ini sangat membanggakan, patut diapresiasi. Ini adalah prestasi dan bisa dijadikan penyemangat bagi para pekebun sawit lainnya di Indonesia,” harapnya. Mentan SYL memberikan apresiasi terhadap Direktorat Jenderal Perkebunan yang telah mengupayakan dan mendorong konsep “Satu Sawit Indonesia Berkelanjutan”. “Program ini salah satu upaya untuk mendorong tata kelola Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat. Dengan konsep satu regulasi yang mengatur hulu ke hilir kelapa sawit. Satu paket kelapa sawit untuk peremajaan kelapa sawit (PSR), Sertifikasi ISPO, Sarana dan Prasarana (Sarpras), dan peningkatan kompetensi SDM. Konsep Satu Sawit ini juga melibatkan seluruh elemen dalam industri kelapa sawit melalui kerja inovatif dan kerja kolaboratif,” jelas Mentan SYL. Mentan SYL menambahkan, berbagai upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Perkebunan patut didukung oleh seluruh pihak dengan berhasil mendorong integrasi seluruh sistem untuk semua berbasis spasial yang menjadi data induk yang dapat digunakan dalam setiap program kelapa sawit oleh pemerintah. Terkait dengan upaya pencapaian peningkatan produksi dan efisiensi, perlu dilakukan upaya mengantisipasi kebutuhan tenaga kerja kebun sehingga perlu dioptimalkan pemanfaatan mekanisasi untuk komoditas kelapa sawit. “Saat ini saya mengapresiasi adanya kolaboratif antara Direktorat Jenderal Perkebunan dengan Direktorat Jenderal PSP dalam menginisiasi model taksi alat mesin perkebunan (TITAN). Program ini diharapkan dapat menekan biaya usaha kelapa sawit seminimal mungkin,” harap SYL. Paket TITAN menyediakan alsin mulai dari pengolahan lahan, tanam, budidaya, panen yang dapat di akses oleh petani melalui program SARPRAS BPDPKS atau melalui KUR. Mentan meminta jajarannya agar terus melakukan akselerasi PSR. Ia berharap target program PSR tahun ini dapat mencapai 200.000 hektar dan itu dimulai dari Provinsi Sumatera Selatan dan khususnya Kabupaten Ogan Komering Ilir. “Tantangan ini tentu bisa kita capai asalkan kerja kolaboratif dan inovatif yang harus di kedepankan. Pada kegiatan panen perdana ini, saya mengajak semua pihak yang terlibat dalam program peremajaan sawit rakyat, khususnya pekebun sawit program PSR di Kabupaten Ogan Komering Ilir, menjadikan hari ini sebagai momentum untuk mewujudkan komitmen bersama meningkatkan produktivitas kebun rakyat yang pada akhirnya memberikan peningkatan kesejahteraan pekebun sawit. Luar biasa petani di sini, sudah merubah mainset bahwa pengelolaan tanaman dari yang sudah tidak produktif menjadi lebih produktif, karena tanaman yang ditanam sekarang sudah melalui tahapan yang sangat ketat, mulai dari penentuan benih unggul, pola tanam dan sampai panen. Sukses untuk petani sawit di Ogan Komering Ilir,” ujarnya. Untuk pekebun sawit khususnya pekebun sawit milenial, Mentan SYL berpesan, “Tetap semangat, rawat kebun sawit kalian dengan baik. Masa depan sawit nasional berada di pundak kalian menuju pertanian yang maju, mandiri dan modern. Selamat bekerja, jaga komitmen dan integritas, tetap semangat, jadilah pejuang dan pembela bangsa, Ridha Allah SWT bersama kita,” harap SYL. Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perkebunan, Andi Nur Alam Syah mengatakan, sejak awal tahun 2023, Kementerian Pertanian telah melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka akselerasi pencapaian peremajaan sawit rakyat. Diawali dengan revisi Permentan Nomor 03 tahun 2022 menjadi Permentan Nomor 19 tahun 2023, selain itu juga dilakukan berbagai koordinasi dengan asosiasi petani kelapa sawit, Perusahaan Perkebunan, Dinas yang membidangi Perkebunan tingkat Provinsi dan Dinas yang membidangi perkebunan tingkat kabupaten. “Peremajaan sawit rakyat jangan hanya dipandang bagaimana cara kita memperbaiki tanaman kelapa sawit yang sudah tua atau tidak produktif saja, tetapi peremajaan sawit rakyat harus mampu menciptakan inovasi, optimalisasi sumber daya lahan serta pemberdayaan bagi petani sawit,” ujar Andi Nur. Andi Nur menambahkan, lahan peremajaan dapat mengoptimalkan semua potensi seperti Kelapa Sawit Tumpang Sari Tanaman Sela – Kesatria dan juga dengan ternak. “Saya menyakini ini merupakan lompatan yang luar biasa bagi pekebun sawit di Indonesia yang tentunya dilakukan disesuaikan dengan minat dan spesifik lokasi. Oleh karena itu, kita semua harus menjadikan peremajaan sawit rakyat ini menjadi sebuah Gerakan bersama untuk memberikan akselerasi atas setiap langkah dalam peremajaan sawit rakyat dan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi petani sawit dengan memegang teguh prinsip mengangkat petani kecil dengan tidak mengecilkan industri yang besar. Saya berharap pada hari ini momentum ini dapat mendorong sinergi multi pihak dalam mengakselerasi dan memacu semangat memperkuat perkelapasawitan nasional, dan tentunya dalam rangka mendorong peningkatan daya saing dan pemulihan ekonomi nasional di sentra-sentra kelapa sawit melalui program peremajaan sawit rakyat serta memanfaatkan seluruh potensi yang dapat dimanfaatkan khususnya produk samping,” harap Andi Nur. Sumber https://ditjenbun.pertanian.go.id/mentan-panen-perdana-kelapa-sawit-program-peremajaan-sawit-rakyat-di-sumsel/

Bogor – Dalam rangka persiapan pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2024, Ditjen Perkebunan mengadakan Kegiatan Penyusunan RKA-KL Tahun Anggaran 2024 untuk satker daerah dan Pusat lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan. “Target pengembangan komoditas perkebunan yang menjadi prioritas nasional ini telah ditetapkan dalam Trilateral Meeting antara Kementerian Pertanian-Kementerian Keuangan-Bappenas sehingga menjadi acuan dalam penyusunan RKAKL. Untuk kegiatan-kegiatan non-prioritas nasional targetnya agar disesuaikan sehingga target prioritas nasional Kementerian Pertanian dapat terpenuhi. Saya minta agar semua pihak terkait dapat terus menindaklanjuti upaya penajaman kegiatan sub sektor perkebunan, baik melalui pertemuan maupun verifikasi langsung ke lapangan untuk memperbaiki kualitas perencanaan yang telah disusun,” ujar Andi Nur Alam Syah, Direktur Jenderal Perkebunan saat memberikan arahan di Bogor Jawa Barat (13/07). Andi Nur menambahkan, kegiatan Ditjen Perkebunan difokuskan kepada pembangunan komoditas perkebunan yang menjadi prioritas nasional, yaitu kawasan Kopi, Kakao, Karet, Kelapa, Sagu, Jambu Mete, Pinang, Desa Pertanian Organik berbasis Komoditas Perkebunan 50 Desa, Area Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun, Area Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan, Lada, Pala, Cengkeh, Tebu, Vanili, Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) Sawit Rakyat, Penanganan Gangguan dan Konflik Usaha Perkebunan, Sarana Pascapanen, Sarana Pengolahan, Prasarana Pascapanen dan Pengolahan Tanaman Perkebunan, serta Kebun Sumber Benih Bahan Tanam Komoditas Perkebunan dan Nursery. Andi Nur menekankan, dalam kegiatan Penyusunan RKA-KL Tahun Anggaran 2024 perlu diperhatikan beberapa hal antara lain dipetakan kondisi eksisting perkebunan di provinsi masing-masing, sehingga mempunyai benang merah dengan pencapaian target jangka menengah dan jangka panjang dengan tetap mengacu pada koridor perencanaan nasional. Kemudian kegiatan yang diusulkan harus melalui e-proposal. Lebih lanjut Andi Nur menjelaskan, fokus kegiatan diprioritaskan di Kawasan Perkebunan dengan skala yang masif (lebih dari 500 Ha per lokasi kegiatan). Ada kontribusi APBD di setiap kegiatan APBN tahun anggaran 2024. Untuk itu perlu Perhitungkan dengan cermat satuan biaya untuk setiap komponen kegiatan yang disusun. Selain itu, perlu dipetakan ketersediaan dan distribusi input produksi (benih, pupuk, pestisida, alsintan, dll) sehingga dapat diperhitungan kemampuan masing-masing daerah dalam pencapaian target kegiatan yang telah ditetapkan. Andi Nur menghimbau, agar target kegiatan harus sudah tetap sehingga target yang ditetapkan dalam RKAKL benar-benar sanggup dipenuhi oleh provinsi. Untuk penetapan CP/CL harus dilengkapi data polygon dan selaras dengan yang diusulkan melalui aplikasi e-proposal. Hal ini sesuai dengan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penyusunan RKAKL mengacu pada rambu-rambu penyusunan RKAKL yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dengan memperhatikan hal-hal yang dibatasi untuk pelaksanaan anggaran 2024. Andi Nur berharap dalam penyusunan RKA-KL tahun anggaran 2024 ini, terdapat peningkatan kualitas RKA-KL dalam mendukung pelaksanaan anggaran pembangunan perkebunan tahun anggaran 2024, saya juga meminta kepada Saudara untuk benar-benar memperhatikan rambu-rambu penyusunan RKA-KL tahun anggaran 2024 dengan tepat, sehingga dalam pelaksanaannya dapat meminimalisir adanya usulan revisi DIPA maupun POK kegiatan tahun anggaran 2024, namun di sisi lain mempercepat penyerapan anggaran dan penyelesaian kegiatan. Pada momentum ini, Dirjen Perkebunan memberikan apresiasi kepada provinsi maupun kabupaten atas kinerjanya selama ini, khususnya bagi 5 satker provinsi dengan realisasi (DK/TP) tertinggi, yaitu Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Prov. Papua Barat, Dinas Pertanian Prov. Gorontalo, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov. Bali, Dinas Pertanian dan Perkebunan Prov. Aceh, dan Dinas Perkebunan dan Peternakan Prov. Sulawesi Tengah, sedangkan untuk 5 satker kabupaten dengan realisasi (TP) tertinggi yaitu Dinas Perkebunan dan Hortikultura Kab. Kep.Meranti, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab.Wajo, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Kolaka, Dinas Perkebunan dan Hortikultura Kab. Kolaka Timur dan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Kolaka Utara. Dirjen Perkebunan meminta seluruh satker dapat terus proaktif dan segera melakukan upaya percepatan agar target segera tercapai. Pada kesempatan ini turut hadir Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan memberikan point-point penyusunan RKAKL, agar bersama-sama mencermati apa yang menjadi acuan.